KERETA CEPAT, BUKAN KEBUTUHAN

Oleh: Darmaningtyas

Ketua  INSTRAN (LSM Transportasi) di Jakarta

Dimuat di Bisnis Indonesia, Senin 27 Juli 2015

Wacana tentang rencana pembangunan kereta api cepat (KA) Jakarta – Bandung kembali mengemuka. Wacana ini pernah muncul pada awal 2014, saat masih masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).  Pada saat itu Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Indonesia sangat membutuhkan KA Super Cepat Jakarta – Surabaya untuk menghubungkan kedua kota tersebut. Rute Jakarta – Surabaya itu pula yang diusulkan oleh pihak Jepang. Namun menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat itu, pemerintah bisa mendesain kereta tersebut melewati Bandung. Pada saat itu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwi Atmoko menyatakan bahwa studi kelayakan sudah dilakukan bekerjasama dengan Jepang.

Namun wacana tersebut kemudian tenggelam saat terjadi pergantian rezim, dan muncul kembali setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Tiongkok (26 Maret 2015 lalu). Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi menyaksikan penandatangan delapan naskah kerjasama dan salah satunya adalah MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pada saat bertemu Presiden China Xi Jin Ping di Jakarta Convention Center pada acara peringatan KTT Non Blok yang ke-60 tahun (22/4 2015) Presiden Jokowi memperjelas komitmen China merealisasikan pembangunan kereta Super Cepat Jakarta – Bandung tersebut. Pertemuan itu kemudian ditindak-lanjuti dengan penanda-tanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah perusahaan BUMN dengan BUMN China mengenai realisasi pelaksanaan pembangunannya. Dengan demikian, kesepakatan tersebut bukan G to G (Government to Government), melainkan B to B (Business to Business).

Hal menarik untuk dilihat dari wacana pembangunan Kereta Cepat tersebut adalah adanya Tarik menarik kepentingan antara Jepang dengan China. Bila kita merujuk pernyataan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwi Atmoko di atas, jelas sekali bahwa inisiator maupun negara yang ingin membangun KA Super Cepat itu adalah Jepang, sehingga Jepang pula yang membiayai studi kelayakan (feasibility study). Namun berdasarkan pemberitaan mengenai adanya penandatanganan naskah kerjasama antara BUMN kita dengan BUMN China, jelas bahwa China akan mewujudkan Kereta Super Cepat tersebut. Jepang yang berpengalaman mengoperasikan Shinkasen lebih dari 50 tahun tanpa pernah mengalami kecelakaan merasa layak untuk membangun Kereta Cepat di Indonesia. Demikian pula China merasa mampu mewujudkan Kereta Cepat di Indonesia, meskipun China punya pengalaman buruk Kereta Cepatnya mengalami kecelakaan pada 24 Juli 2014 dan menewaskan 32 orang penumpang di Provinsi Zhenjian. Kecelakaan tersebut terjadi di atas sebuah jembatan yang berada di Kota Wenzhou, saat Itu ada sebuah kereta yang sedang mogok akibat petir yang menyambar pusat tenaga listrik kereta tersebut. Adanya pertarungan kepentingan kedua negara tersebut menyadarkan pada kita, tentang siapa sesungguhnya yang berkepentingan membangun Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Bukan Kebutuhan Kita

Bagi penulis, persoalan utama adalah mengenai urgensi pembangunan Kereta Cepat itu. Apakah betul kita perlu Kereta Cepat? Penulis sependapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago yang menyatakan bahwa Kereta Super Cepat (High Speed Railways) bukan prioritas dalam era Jokowi. Yang menjadi prioritas di era Jokowi adalah membangun infrastruktur di luar Jawa guna menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Kebijakan Presiden Jokowi ini sudah tepat mengingat selama 70 tahun merdeka, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa itu justru semakin melebar.

Bila Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kesepamahan antara BUMN Indonesia dengan China pada waktu melawat ke China, bukan berarti Jokowi sangat berambisi untuk segera mewujudkan Kereta Cepat tersebut; apalagi menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, komitmen investasi China selama ini 1:10, artinya, dari 10 komitmen yang ada, hanya satu yang terealisasikan, sehingga bukan tanpa sadar Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan naskah kesepemahaman tersebut.

Persoalan ketimpangan infrastruktur transportasi antara Jawa dengan luar Jawa itu merupakan prioritas yang perlu dipecahkan segera dalam lima tahun mendatang demi keutuhan NKRI. Sangat tidak adil bila dana APBN sebesar Rp. 150 triliun hanya untuk membangun Kereta Cepat di Jawa dan hanya menghubungkan dua kota saja –padahal infrastruktur transportasi lainnya sudah berlimpah—sementara di luar Jawa mayoritas daerah mengalami defisit infrastruktur. Bahkan jalan penghubung antar kabupaten pun banyak yang belum diaspal. Sedangkan bila Kereta Cepat dibangun oleh swasta murni (termasuk BUMN), hal itu akan berdampak pada besaran tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Bila tarif terlalu tinggi, Kereta Cepat tidak akan laku, dankemudian diserahkan kepada pemerintah untuk mengelolanya, dan akhirnya membebani APBN. Jadi meskipun dibangun oleh swasta murni, ujung-ujungnya tetap akan membebani APBN seumur hidup, terutama untuk operasionalnya.

Penulis berkeyakinan bahwa pembangunan Kereta Super Cepat Jakarta – Bandung maupun Jakarta – Surabaya itu tidak diperlukan baik sekarang maupun yang akan datang mengingat itu memang bukan kebutuhan kita, melainkan keinginan Jepang maupun China. Untuk koridor Jakarta – Bandung telah tersedia jalur KA sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda dan telah memiliki Tol Cipularang yang dapat menghubungkan Jakarta – Bandung antara 2-2,5 jam dengan tarif yang terjangkau. Meskipun Kereta Super Cepat akan membuat perjalanan Jakarta – Bandung dapat ditempuh dalam 37 menit, tapi dengan tarif yang tinggi, belum tentu akan menjadi pilihan warga.  Demikian pula Jakarta – Surabaya, selain telah tersedia jalur ganda KA, sebentar lagi akan terhubung dengan Tol Trans Jawa. Penerbangan Jakarta – Surabaya juga sudah bagus dan jauh lebih cepat daripada naik Kereta Cepat yang diperkirakan akan memakan waktu 2-2,5 jam. Bila Kereta Cepat tersebut dibangun oleh swasta, tentu tarifnya akan sama dengan tiket pesawat, sehingga orang akan tetap memilih naik pesawat terbang, akhirnya infrastruktur itu akan terbengkelai dan menjadi beban negara.

Hal yang tidak pernah disadari oleh para penggagas adalah soal kemacetan di dalam kota, baik di Jakarta, Bandung, maupun Surabaya yang menyebabkan perjalanan menjadi terhambat. Selama ini, Bandung - Jakarta dengan naik mobil atau KA; serta Surabaya – Jakarta dengan naik pesawat, jauh lebih cepat daripada perjalanan di dalam kota (Jakarta sendiri) karena macet. Dengan demikian, percuma saja perjalanan Bandung – Jakarta atau Surabaya – Jakarta super cepat, tapi perjalanan di dalam kota terhambat. Oleh karena itu lebih baik mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan angkutan umum massal di Jakarta atau memeratakan pembangunan infrastruktur agar tidak terkonsentrasi di Jakarta saja, sehingga penduduk pun menyebar ke daerah-daerah di luar Jawa akhirnya kemacetan di Jakarta terurai dengan sendirinya. Membangun Kereta Super Cepat Jakarta – Bandung maupun Jakarta – Surabaya justru menjadi undangan yang buruh terhadap warga-warga di daerah untuk tinggal di Jakarta dan sekitarnya yang memiliki infrastruktur transportasi sangat lengkap. Bila ini yang terjadi, maka kita mengulangi kegagalan pembangunan nasional. Presiden Jokowi jangan mengulangi kesalahan masa lalu!